UPAH MINIM(UM)

Oleh: Erwin Saputra Siregar, M.E.

 

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)

Menurut Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.

Upah Minimum terdiri dari:

  1. Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
  2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yaitu upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.
  3. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi.
  4. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota(UMSK) adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota

Pasal 15 Permenakertrans 7 Tahun 2013:

  • Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan.
  • Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 2 Kepmenaker 231 Tahun 2003:

  • Pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari Upah Minimum.
  • Dalam hal pengusaha tidak mampu membayar Upah Minimum, maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum.

Salah satu jenis Upah Minimum adalah Upah Minimum Sektoral Provinsi. Misalnya Pergub Tentang UMSP, sebagai catatan, Pergub tidak pernah bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya.

 

Contoh Ikhtisar Keputusan Pergub Tentang UMSP:

  1. Pasal 1 menjelaskan tentang sektor atau subsektor dan besaran upah minimum yang diberlakukan UMSP .
  2. Pasal 2 menjelaskan Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMSP .
  3. Pasal 3 menjelaskan UMSP hanya berlaku bagi pekerja masa kerja kurang dari 1 tahun.
  4. Pasal 4 menjelaskan peninjauan besarnya upah pekerja masa kerja lebih dari 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis melalui perundingan bipartit/serikat pekerja dengan pegusaha.
  5. Pasal 5 menjelaskan Pergub mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 Januari .

Jadi, dapat disimpulkan secara gamblang pengusaha berkewajiban membayar Upah Minimum, termasuk Upah Minimum Sektoral Provinsi. Namanya saja minimum yaitu batas paling rendah, bukan malah diminimkan.

Jika pengusaha tidak mampu membayar, maka yang diamanahkan Undang-Undang dan turunannya adalah penangguhan bukan penghapusan atau peniadaan.

Apakah dampak Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi untuk tahun 2021 di masa Covid-19 dan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020?
Tujuan Undang-Undang Cipta Kerja katanya baik untuk pengusaha dan pekerja. Mari kita saksikan gebrakan-gebrakan hasil interpretasi dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

Penulis sebelumnya pernah menjadi Wakil Ketua Bipartit salah satu perusahaan di bilangan Jakarta Selatan.

 

Salam

Ekonomi Islam Idealis Praktis

Baca juga

STATISTIKA ITU ILMU TENTANG KEBENARAN, NAMUN STATISTIKAWAN DAPAT MEMBENARKAN ATA...

PENDAFTARAN ANGGOTA GRUP WA INFORMASI LOWONGA PEKERJAAN

BIMBINGAN CENDEKIA LANGIT (BCL) CPNS 2021 TELAH DIBUKA

KEBENARAN DALAM AGAMA VERSUS TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA (Kajian Konsep Tolera...

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DESA SECARA KOLEKTIF

Lihat semua